Tindak Lanjuti 2 Keputusan Strategis MK, KPU Way Kanan Ikuti Rakoor Bidang Perencanaan di Lombok

Way Kanan - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Way Kanan mengikuti Rapat Koordinasi Bidang Perencanaan Tahun 2023 di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), 28 Februari sampai dengan 2 Maret 2023.

Kegiatan Rakoor diikuti oleh Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Way Kanan I Gede Klipz Darmaja, bersama Sekretaris KPU Way Kanan Muhamad Arifin, yang dibuka Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asyari Selasa malam.

Baca juga: Tony Rosyid: Anies Baswedan dan 'Politik Dialektika'

Dalam amanatnya, Ketua KPU RI Hasyim Asyari, mengatakan bahwa rapat koordinasi ada 2 keputusan strategis Mahkamah Konstitusi (MK) yang menjadi pedoman KPU untuk terus bekerja. Yaitu tidak ada perpanjangan masa jabatan Presiden dan syarat calon anggota DPD terkait calon mantan narapidana. 

Lebih lanjut dijelaskannya bahwa, Karakter kerja KPU yang menghadapi dinamika sedemikian rupa, dibutuhkan fleksibilitas dalam Perencanaan. Pengalaman verifikasi parpol Tahun 2017-2018 adanya putusan MK di tengah tahapan yang sudah berjalan. KPU merevisi dan mereviu kembali kegiatannya sehingga semua efek perubahan regulasi dapat diatasi. 

Baca juga: Ilham Bintang: Tiga Parpol Koalisi Menguak Pemberontakan Konstitusi

"Ada distribusi pekerjaan dan kewenangan secara berjenjang mulai KPU RI, KPU Provinsi dan Kabupaten/kota, "jelas Ketua KPU RI Hasyim Asyari dalam amanatnya.

Iya juga menyampaikan bahwa Anggota KPU juga wajib juga mengetahui alur prosedur pengelolaan keuangan. KPU RI sudah membuka komunikasi dan MoU dengan Kapolri, Kejagung, BPK dan dikordinasikan juga dengan KPK.

Baca juga: Tony Rosyid: Semua Sepakat Pemilu 2024

"Untuk berkoordinasi dengan Pemda setempat terkait jaminan keselamatan kerja badan adhoc sebagaimana amanat Inpres 2/2021, "tutupnya.

Disamping itu Ketua KPU Way Kanan Refki Dharmawan saat dimintai keterangan mengatakan pihaknya akan akan menjalani keputusan strategis MK, yang menegaskan bahwa peraturan sebelumnya tidak ada perpanjangan masa jabatan presiden dan terkait calon DPD mantan terpidana yang memang sebelumnya juga sudah di terapkan.

Baca juga: KPU RI dan Perludem Tandatangani MOU, Ekosistem Keterbukaan Data Kunci Kesuksesan Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada

"Iya kita akan menjalani keputusan strategis MK, yang sudah menegaskan bahwa peraturan sebelumnya tidak ada perpanjangan masa jabatan presiden dan terkait calon DPD mantan terpidana yang memang sebelumnya juga sudah di terapkan, "ucap Refki.

Refki juga menyampaikan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan pemda terkait jaminan keselamatan kerja badan adhoc.(tr)

Baca juga: Ketua DPD RI Patahkan Klaim Luhut Soal Analisa Big Data Penundaan Pemilu 2024